Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeBerita UtamaBayang-Bayang Money Politik pada Pemilu Serentak 17 April 2019

Bayang-Bayang Money Politik pada Pemilu Serentak 17 April 2019

Pemilu

Bayang-Bayang Money Politik pada Pemilu Serentak 17 April 2019

Dialog Interaktif, Kamis 12 April 2019, di 104.6 FM Radio Guntur Singaraja,  Putu Sugiardana, SH, MH selaku Bawaslu selalu mengingatkan pada masyarakat dan para kontestasi politik Pemilu Serentak 2019, bahwa money politic adalah sebuah pelanggaran, yang bisa diperhadapkan pada persoalan administrasi dan hukum baik pidana pemilu maupun pidana umum yang berkaitan dengan suap menyuap. Penjelasan ini diperkuat oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH, bahwa pelanggaran bisa terjadi di masyarakat, oleh karena ada yang memberi dan ada yang menerima, baik berupa janji memberikan atau menerima sesuatu, maupun secara langsung menerima material, maupun uang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye” (Peraturan KPU No. 23 tahun 2018). Sanksi administrasi berupa pembatalan calon legislatif dari daftar calon tetap, pidana pemilu bisa dikenakan pada pelanggaran tersebut. Namun diakui penerapan aturan ini, untuk dapat menjangkau para kontestan yang melakukan money politic masih sulit diterapkan, ketua Bawaslu mengibaratkan “seperti bau kentut” baunya ada tapi sulit ditemukan atau ada orang yang mengakuinya,  disamping itu diperlukan cukup bukti, sanksi dan beberapa persyaratan lainnya. Dalam ulasan yang sedikit berbeda, melalui beberapa pengalaman pemilu dari tahun 2014-2019, kelihatan ada peningkatan exkalase “money politic” menurut Dr. Ketut Sukawati Lanang Perbawa, SH MH (mantan ketua KPU Bali, juga selaku pengamat), realitas ini ada, banyak melakukan “masyarakat yang menerima juga senang dan yang memberi juga tidak mengalami persoalan” pertanyaannya apabila semua melaporkan maka banyak masyarakat yang akan terlibat dalam kasus hukum. Tawaran yang menggelitik dan memanaskan diskusi adalah “mengapa tidak dilegalkan saja money politic tersebut” kalau semua masyarakat menerima model kampanye tersebut. Cetusan legalisasi money politic ini, menjadikan narasumber dan audience pemirsa memberi tanggapan secara berbeda.

Tanggapan terhadap tema “Bayang-Bayang Money Politik pada Pemilu Serentak 17 April 2019”, akademisi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si. Money politik “apakah akan menjadi budaya dan kebiasaan konstestasi politik di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang”. Mari kita lihat secara kronologis pemberian mahar terhadap partai tertentu oleh konstestan, disisi lain memberi politik uang pada konstituen. Dua sisi ini sebenarnya sangat memberatkan bagi para kandidat politic, pertanyaannya “kenapa tetap dilakukan” ???. Penerapan teori transaksional dalam kancah perpolitikan bisa dipahami sangat bermanfaat bagi sebagian orang “pemberdayaan masyarakat”, bisa dilihat dalam perhelatan politik bantuan-bantuan ke masyarakat tertentu menjadi mengalir, respon masyarakat tertentu menjadi cepat terhadap kebutuhan kontestasi. Namun sebagian menganggap berdampak negatif bagi kemajuan demokrasi politik di masa depan, biaya politik yang ditanggung kandidat akan semakin berat, dan hasilnya pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah orang yang memiliki uang bukan pada kualitas sumberdaya manusia politik. Ketika biaya politik tidak mampu lagi ditanggung, manakala nilai tawar masyarakat meningkat, maka golput akan meningkat. Output kebijakan pembangunan akan banyak mengarah pada kepentingan politik semata, bukan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terungkap juga dari beberapa penanya dalam diskusi ini, Sengen “money politic” siapa yang mengajari” yang menjadikan orang senang money politic adalah “calon legislatif”,  lalu hasilnya pembangunan dan bantuan legislatif hanya pada desa yang menjadi pendukung atau kelompok masyarakat pada lingkaran yang memiliki DPR.

Penomena ini menjadi suatu realita, yang menunjukkan bahwa pemilu demikian tidak menghasilkan dampak kebijakan yang adil, merata serta mencerminkan aspirasi kepentingan masyarakat banyak. Namun demikian beberapa penanya lain membenarkan bahwa money politik adalah realitas dan kebutuhan masyarakat. Samiada “untuk jadi pemimpin atau calon pemimpin harus “muda” ngelah pipis” (punya uang)  bani mesuang pipis (berani memberi uang), kalau tidak lebih baik tidur saja “medem”, dipastikan tidak akan terpilih. Apa yang tergambar dalam pikiran kita kalau demikian statement masyarakat, apakah persoalan ini membumi, berkembang terus, lalu apa solusi?. Lontaran bahasa yang lugas, jelas tidak menampilkan rasa kekhawatiran, menjadi bagian kehidupan politik masyarakat dan para konstentan, yang juga sangat pandai mengemas money politic ini dengan model “sima krama” , bantuan sosial dan dilakukan tidak pada ranah pengawasan pemilu, seperti masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, dengan begitu kemasan-kemasan yang dilakukan diluar konteks pelanggaran pidana pemilu. Bagaimana pula pendapat SKIP “calon pemimpin “harus memiliki uang, dan berpandangan luas” mengusung konsep “pesta demokrasi” dapat berkonotasi pada kelimpahan uang atau menghabiskan banyak uang, kalau tidak berlimpah bukan pesta namanya. Menyimak batasan tersebut memperkuat lagi keinginan dan pemahaman bahwa “uang” adalah kebutuhan baik bagi konstentan maupun masyarakat pemilih, tentu ini tidak semua kontestan dan pemilih berpandangan demikian, seperti diakui oleh Lanang Perbawa bahwa dikalangan masyarakat kampus, para tokoh-tokoh masyarakat, kalangan masyarakat tertentu, masih ideal, pertanyaanya adalah prosentase masih lebih besar ??? ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, dan apakah money politik sepenuhnya memberi dampak negatif ?? perlu juga dilakukan pengkajian.

Ada satu pendapat yang patut sahabat pembaca renungkan

Mahesa, “money politic menjadi persoalan bersama, dan penyebabnya adalah kesalahan kita semua”.  Kata kita semua, konotasi adalah setiap orang yang sudah dewasa, memiliki hak memilih, para petugas terkait, pemerintah, kalangan akademisi, termasuk juga komponen yang tidak melibatkan diri pada tindakan menerima maupun memberi money politik. Yang sebenarnyalah pihak-pihak yang tidak bersangkutan dengan money politik tidak mau ikut dipersalahkan. Namun ketika berpikir cepat, dan berpandangan jauh ke depan, cetusan Mahesa ini sesungguhkan mengandung sebuah kebenaran, betapa hasil pemilu adalah hasil karya bersama, termasuk golput sekalipun, oleh sebab itu berbagai pendapat yang terlontar dalam diskusi ini patut kita renungkan bersama dan mencari solusi terbaik, untuk masyarakat secara individual maupun bagi keberlangsungan demokrasi politik di negara ini. Meskipun sudah ditawarkan oleh saudara Mahesa bahwa perlu dilakukan rekrutmen politik secara berkualitas “dalam memilih calon pemimpin/legislatif perlu diadakan seleksi atau test terhadap para calon legislatif”. Tanggungjawab ini sebenarnya secara teori dipegang oleh otoritas Partai Politik. Dapat dilihat beberapa partai politik telah melakukan hal demikian, namun sebagian belum melakukan secara baik. Hal hasil kondisi lingkungan akan berpengaruh pada partai yang telah berkomitmen baik melakukan rekrutmen politik secara berkualitas.

Kami tidak memiliki otoritas dalam menyimpulkan hasil diskusi ini, namun masyarakat yang punya kedaulatan di sini, apakah kita memandang pemilu dengan money politik menjadi pilihan?? dengan konskwensi hasil pemilu tidak sesuai harapan, yang akan berdampak pada hasil-hasil pembangunan lima tahun ke depan. Atau melalui proses pemilu serentak 17 April 2019, kita wujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas??, untuk menghasilkan produk-produk kebijakan yang berkualitas, program pembangunan yang memberi dampak secara cepat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di dunia global, itu sepenuhnya menjadi pilihan masyarakat. Sekian dan terima kasih (GSD).

Share With: